Program Umum SOKSI Periode 2017 – 2022

Informasi Program Umum SOKSI Periode 2017 – 2022

PROGRAM UMUM
SENTRAL ORGANISASI KARYAWAN SWADIRI INDONESIA PERIODE 2017-2022

BAB I PENDAHULUAN

1. PENGERTIAN

a. Program Umum SOKSI ditetapkan oleh Musyawarah Nasional X SOKSI Tahun 2017 pada tanggal 11 s.d. 12 Oktober 2017 di Jakarta.

b. Program Umum SOKSI dilaksanakan oleh seluruh jajaran organisasi SOKSI dibawah kepemimpinan Depinas SOKSI Periode 2017- 2022 berdasarkan Keputusan Munas X SOKSI Tahun 2017, sebagai bagian integral pedoman dan upaya mewujudkan 7 (tujuh) Komitmen SOKSI yaitu komitmen terhadap Proklamasi 17-08-1945, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, UUD 1945, Doktrin Karyawanisme atau Karya Kekaryaan serta Masyarakat Karya sebagai Masyarakat Pancasila selaras Pembukaan UUD 1945.

c. Program Umum SOKSI merupakan rumusan- rumusan gagasan strategis yang disusun dalam bentuk Garis-Garis Besar Program SOKSI untuk Periode 2017-2022, yang selanjutnya disebut TRI SUKSES SOKSI yaitu SUKSES KONSOLIDASISUKSES PARTISIPASI POLITIK, dan SUKSES PEMBANGUNAN BANGSA.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

  1. a.  Program Umum SOKSI sebagai wujud tanggung jawab SOKSI dalam partisipasi aktifnya mengemban misi perjuangan bangsa dengan 7 (tujuh) Komitmen SOKSI.
  2. b.  Program Umum SOKSI sebagai kebijakan strategis dalam upaya konsolidasi organisasi, keanggotaan dan kader menuju kebangkitan dan kejayaan SOKSI serta Bangsa Negara.
  3. c.  Program Umum SOKSI merupakan pedoman umum bagi segenap jajaran organisasi SOKSI secara vertikal dan horizontal di semua tingkatan, yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan momentum, untuk kejayaan SOKSI dan Bangsa Negara.
  4.  

3. LANDASAN

Program Umum ini disusun atas dasar 3 (tiga) landasan, yakni:

  1. a.  Landasan Idiil : PANCASILA dengan Doktrin Karyawanisme (Implementasi Pancasila)

  2. b.  Landasan Konstitusional Negara : UUD 1945

  3. c.  Landasan Konstitusional Organisasi : AD/ART SOKSI 2017

4. VISI

Terwujudnya Masyarakat Karya dalam kehidupan Bangsa Indonesia sebagai wujud Masyarakat Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia selaras amanat Pembukaan UUD 1945.

5. MISI

Untuk mewujudkan visi itu, diperlukan misi juang dengan landasan yang konsisten dalam skala internal dan eksternal, yaitu: konsolidasi menuju kebangkitan dan kejayaan SOKSI untuk memajukan bangsa dan negara di tingkat regional dan global, meliputi:

a. Revitalisasi dan konsolidasi organisasi, keanggotaan dan perkaderan seluas- luasnya secara vertikal dan horizontal di semua tingkatan. Sebagai organisasi kader, SOKSI mengembangkan kualifikasi/ kapasitas anggota menjadi kader bangsa yang memiliki idealisme, patriotisme, nasionalisme, militansi, moral, intelektualitas dan profesionalitas melalui P2KB (Pendidikan Politik Kader Bangsa) yang sistematis serta pemberdayaannya di tingkat nasional dan daerah terutama tingkat basis teritorial desa/ kelurahan serta basis-basis professional/ fungsional.

b. Mendorong tranformasi dan reformasi budaya dalam politik, ekonomi dan hukum yang menguatkan setiap warga negara Indonesia memiliki integritas pribadi dan kompetensi meliputi; komitmen pada ideologi Pancasila, etika, moral, wawasan kebangsaan dan etos kerja melalui penguatan sistem pendidikan nasional yang efektif untuk itu serta mampu mewujudkan kepemimpinan bangsa yang berkompetensi dan berintegritas di semua tingkatan serta sektor kehidupan masyarakat, bangsa (wiratama, wirapraja,wiraswasta) sebagai proses reformasi bangsa yang baik dan benar menuju masyarakat karya atau masyarakat Pancasila.

c. Menjaga dan mendorong pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa (Integrasi Nasional) dan terpeliharanya rasa aman masyarakat serta peningkatan kualitas demokrasi yang mampu menumbuhkan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan Pancasila sebagai ideologi bangsa dalam rangka mewujudkan Negara Kesejahteraan (walfare state) selaras Pembukaan UUD 1945.

  1. d.  Mendorong manifestasi negara hukum dengan penguatan sistem hukum perundang-undangan yang aplikabel yaitu yang berkepastian hukum, berkeadilan dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejalan dengan itu, mendorong penegakan supremasi hukum dan terwujudnya sistem peradilan yang memberikan rasa adil bagi seluruh rakyat Indonesia.

  2. e.  Mendorong penguatan sistem pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan kepentingan bangsa termasuk percepatan memajukan ekonomi rakyat yang berkeadilan dan bertumbuhnyausaha nasional yang tangguh dan kompetitif.

6. FUNGSI

Fungsi Program Umum ini merupakan pedoman umum untuk mencapai sasaran perjuangan SOKSI dalam Periode Tahun 2017-2022.

 

BAB II. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DAN TANTANGAN

1. LINGKUNGAN STRATEGIS INTERNASIONAL

a. GLOBALISASI

Arus globalisasi makin deras akibat revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi terutama teknologi informasi yang makin canggih. Dampak globalisasi terjadi utamanya dalam bidang ekonomi bahkan kepentingan penguasaan sumber- sumber daya alam Indonesia oleh negara tertentu dapat berkorelasi dengan gangguan terhadap stabilitas politik nasional hingga munculnya potensi konspirasi kepentingan dalam dan luar negeri serta dampak potensi “Proxy War“ dan trend gerakan radikal trans- nasional yang tak sejalan dengan ideologi nasional serta kepentingan nasional kita.

Kuatnya arus globalisasi ini membawa pengaruh terhadap sikap, perilaku dan pandangan sebahagian masyarakat atas norma-norma dan sistem-sistem yang berlaku dewasa ini dan merupakan tantangan besar bagi bangsa. Bahkan jika kita tidak mengantisipasinya secara dini dan meresponsnya dengan cepat dan cermat, akan sangat berbahaya bagi eksistensi bangsa dan NKRI. 

  1. b.  PERJANJIAN KERJASAMA INTERNASIONAL

    Setiap perjanjian kerjasama antar negara dan atau keikutsertaan Indonesia dalam suatu kesepakatan internasional baik bilateral maupun multilateral, mempengaruhi lingkungan strategis dan tantangan selain peluang yang dapat diraih.

  2. c.  GLOBAL WARMING ...

    Pemanasan global memiliki dampak yang sangat buruk bagi bumi ini. Perubahan iklim, ekosistem dan lingkungan menjadi isu-isu yang sangat berpengaruh terhadap dunia secara keseluruhan termasuk Indonesia. Krisis energi menjadi satu persoalan penting yang perlu diperhatikan di masa depan.

d. Pasca MDGs (Milenium Development Goals) 2015

Yakni isu Sustainable Development Goals (SDGs) yang juga merupakan komitmen bersama dunia untuk pengurangan kemiskinan di dunia dengan prinsip-prinsip yang akan digunakan sebagai panduan proses pembangunan berkelanjutan diantaranya adalah prinsip “Leave No One Behind”. Prinsip ini mengedepankan pembangunan yang inklusif, adil dan memastikan bahwa tidak ada satu target pun yang bisa dikatakan terpenuhi jika masih ada kelompok masyarakat (anak, perempuan, masyarakat adat, masyarakat dengan disabilitas, dan sebagainya) yang ditinggalkan dalam proses dan hasil pembangunan.

2. LINGKUNGAN STRATEGIS NASIONAL

a. BIDANG IDEOLOGI
Lemahnya Pendidikan Ideologi Bangsa, Pancasila kepada warga negara khususnya bagi generasi muda termasuk dalam kurikulum sekolah selama 20 tahun terakhir ini di satu sisi dan munculnya ancaman terhadap ideologi nasional Pancasila dan kedaulatan negara oleh ideologi trans- nasional dan kepentingan politik tertentu dan ekonomi global ‘adi selain potensi infiltrasi bahaya laten disisi lain seperti Radikalisme Agama, Komunisme, Neo- Liberalisme-Kapitalisme dan Neo- Imperialisme-Kolonialisme, Zionisme, yang antara lain memanfaatkan isu “kesenjangan ekonomi”, isu “SARA”, isu ‘globalisasi” dan lainnya.
 
b. BIDANG SOSIAL POLITIK
1).  Kurangnya kedewasaan politik membuat gap besar antara ideologi Pancasila dengan perilaku politik sebahagian besar elit dan pelaku politik mengakibatkan tidak kondusifnya politik nasional terhadap kualitas demokrasi dan kelajuan pembangunan nasional bahkan berpotensi merusak eksistensi bangsa. Gap ini timbul sebagai ekses pendulum reaktif di era reformasi terhadap kekurangan era orde baru, dimana dunia pendidikan nasional, sistem politik dalam kaitan UU Parpol dan Ormas mengalami ephoria kebebasan dan terjerumus pada antitesa terhadap “asas tunggal” ideologi nasional Pancasila. Akumulasi masalah ini telah sampai ke tingkat ancaman terhadap integrasi nasional atau eksistensi bangsa negara yaitu NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
 
2).  Amandemen UUD 1945 (empat) kali diikuti perubahan UU bidang politik yang mengembangkan demokrasi politik era reformasi dengan sistem multi partai tanpa diimbangi pendidikan politik yang menumbuhkan kedewasaan politik dan pembangunan hukum disertai penegakan supremasi hukum serta pembangunan ekonomi rakyat berkeadilan, telah menimbulkan banyak ekses seperti masih maraknya yang mengedepankan kepentingan golongan, kelompok, pribadi, preservasi nilai-nilai primordialisme sempit/ politik identitas, neo feodalisme kedaerahan sempit, intoleransi, politik uang, politik transaksional, hingga munculnya sebahagian pemimpin- pemimpin yang kapabilitas dan integritasnya kurang layak di berbagai lembaga supra struktur negara (pemerintahan, lembaga perwakilan rakyat) dalam berbagai tingkatan.
 
c. BIDANG SOSIAL EKONOMI
  1. 1).  Pengelolaan sumber daya alam belum optimal untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, terutama yang terkait kerjasama dengan asing yang sudah eksis sejak lama tanpa prinsip saling menguntungkan. Ini merupakan tantangan berat tetapi bagaimanapun untuk kepentingan nasional, renegosiasi yang mampu meningkatkan hasil bagi kemakmuran rakyat harus didorong terus.
  2. 2).  Kesenjangan ekonomi yang tinggi secara kumulatif meningkat sejak lama, telah berakibat masih tingginya angka- angka pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan sosial sebab selain akibat pertumbuhan penduduk bahwa hasil percepatan pembangunan tidak serta merta bisa menurunkannya.
  3. 3).  Pemerintah dan lembaga-lembaga hukum sudah bekerja keras memberantas KKN, namun praktek KKN ini konon masih terjadi secara terselubung hampir disemua lembaga suprastruktur negara. Hal ini menunjukkan masih lemahnya sistem pencegahan KKN dan termasuk sistem penerimaan dan belanja negara.
4).  Perbankan sebagai lembaga intermediasi dan alat pembangunan ekonomi belum berfungsi dengan baik dan optimal terutama dalam memberikan akses permodalan untuk pemberdayaan ekonomi rakyat; Pemberdayaan KUMKM (Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah) dan Ekonomi Perdesaan masih sangat terbatas.
  1. 5).  Kebijakan Pemerintah di bidang pertanian, industri dan perdagangan yang makin maju, masih perlu lebih dioptimalkan terus menerus bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak terutama dalam peningkatan daya beli rakyat, ketahanan pangan nasional, peningkatan ekspor nasional sebagai negara produsen.
  2. 6).  Masih lemahnya pengelolaan BUMN berorientasi good corporate governance membuat BUMN umumnya belum optimal sebagai badan usaha negara yang mampu berkontribusi menguatkan negara memakmurkan rakyatnya secara berkeadilan. Sejalan dengan itu perlu ada evaluasi ulang format BUMN berdasarkan konstitusi.
  1. 7).  Gerak maju keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat masih lemah terutama dirasakan antara lain kaum pekerja buruh, petani, nelayan, guru, seiring dengan masih lemahnya gerakan dan pertumbuhan koperasi sebagai sokoguru ekonomi bangsa.
  2. 8).  Sistem dan pola pengadaan barang dan jasa oleh Pemerintah diharapkan dilaksanakan dalam pola good governance yang selain bebas KKN juga dapat berpihak pada UMKM (golongan ekonomi lemah) untuk meningkatkan keadilan, jangan peluang bertumbuh yang kecil/ lemah amat kecil sehingga mereka lemah terus atau semakin lemah sementara yang kuat semakin kuat.
  3.  
d. BIDANG SOSIAL BUDAYA
1).  Tranformasi dan reformasi budaya belum berjalan dengan baik, sehingga mengakibatkan degradasi moral dan etik serta integritas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2).  Reformasi pendidikan belum berjalan dengan baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang berkepribadian bangsa untuk membangun kader penerus perjuangan bangsa: idealisme Pancasila, ke-Indonesia-an, moral, etika, integritas, intelektualitas, termasuk profesionalitas agar supaya pendidikan nasional link and macth dengan kesempatan kerja.
 
e. BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN
  1. 1).  Dinamika persaingan internasional dan seiring arus globalisasi yang makin deras, maka potensi kejahatan trans- nasional seperti terorisme, narkoba, illegal loging, pembajakan (piracy) hingga “proxy war”, kesemuanya merupakan tantangan bagi pertahanan keamanan nasional.

  2. 2).   Masih lemahnya UU yang memadai guna mendukung kondusifnya Pertahanan Keamanan Nasional, seperti dalam kaitan UU Anti Terorisme, UU Keamanan Nasional (Security Act), dan sebagainya.

  1. 3).  Potensi permasalahan perbatasan wilayah kedaulatan NKRI.
  2. 4).  Alutsista yang belum memadai dan perlunya peningkatan industri pertahanan keamanan nasional.
  3. 5).   Sishankamnas yang masih belum optimal dan membutuhkan peran serta aktif segenap potensi bangsa dalam rangka bela negara.
  4.  
3. KONDISI OBJEKTIF 
a. TITIK KUAT
1).  Konsistensi SOKSI terhadap platform perjuangan SOKSI yaitu 7 (Tujuh) komitmen SOKSI: Proklamasi 17-08- 1945, Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 1945, Doktrin Karyawanisme dan Masyarakat Karya.
  1. 2).  Adanya potensi kader-kader SOKSI di suprastruktur dan infrastruktur negara.
  2. 3).  Terbangunnya secara terus-menerus semangat persatuan, kekeluargaan segenap Kader SOKSI yang umumnya memiliki integritas dan militansi serta kompetensi yang tinggi untuk bersama- sama memajukan, membesarkan SOKSI untuk kejayaan SOKSI, Bangsa dan Negara.
4).  Komunikasi internal organisasi timbal balik secara vertikal dan horizontal yang semakin baik.
 
b. TITIK LEMAH
1).  Keterbatasan sumber dana organisasi dan sarana kantor di daerah, sebahagian besar masih lemah;
  1. 2).  Kelembagaan secara vertikal dan horizontal belum seluruhnya terkonsolidasi dengan baik;
  2. 3).   Pelaksaanaan Pendidikan politik kader bangsa masih terkendala terutama dalam kaitan dana pelaksanaannya.
  3.  
  4. BAB III.  SASARAN

1.  Konsolidasi organisasi SOKSI secara vertikal dan horizontal hingga tingkat basis teritorial di kecamatan, desa/ kelurahan dan basis-basis fungsional/ professional serta peningkatan kualitas dan kuantitas kader SOKSI sebagai kader bangsa melalui Pendidikan Politik Kader Bangsa (P2KB) yang tersistem dan berkelanjutan dalam rangka aktualisasi kejuangan dan legitimasi masyarakat kepada SOKSI. Sejalan dengan itu diperlukan penguatan jaringan Kader SOKSI berupa konsentrasi/ lembaga atau sayap organisasi dalam kelompok-kelompok strategis seperti pada kelompok pekerja/ buruh/ karyawan, petani, guru dan lain sebagainya sekaligus penguatan hubungan SOKSI dengan Ormas dan partai-partai politik terutama Partai GOLKAR serta TNI/ POLRI.
  1. 2.  Penguatan integrasi nasional dan tegak utuhnya NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai eksistensi bangsa negara dengan 7 (tujuh) Komitmen Perjuangan SOKSI.
  2. 3.  Penguatan transformasi dan reformasi budaya secara gradual dan optimal berbasis ideologi Pancasila, untuk pembangunan sistem politik, pendidikan, ekonomi, hukum dan HAM, pertahanan keamanan dan pemberdayaan masyarakat bangsa agar semakin kuat dan efektif bersumber dari manusia karya dan bermuara pada masyarakat karya atau masyarakat Pancasila selaras dengan Pembukaan UUD 1945.
  1.  
  2. BAB IV POKOK-POKOK PROGRAM

Berangkat dari 7 (tujuh) Komitmen Perjuangan SOKSI dan missi Kejayaan SOKSI dan Bangsa Negara, dengan mengamati kondisi lingkungan strategis nasional dan internasional serta konsistensi pencapaian sasaran perjuangan SOKSI, maka Program Umum SOKSI Periode 2017-2022 meliputi pokok-pokok program yang berbasis pada TRI SUKSES SOKSI secara utuh, yaitu :

1. SUKSES KONSOLIDASI

Sukses Konsolidasi SOKSI adalah Sukses TRI KONSOLIDASI meliputi Konsolidasi Organisasi dan Konsolidasi Keanggotaan secara vertikal dan horizontal organisatoris termasuk rekrutmen anggota hingga tingkat basis territorial di kecamatan dan desa/ kelurahan dan basis kelompok fungsional/ kelompok profesional serta Konsolidasi Perkaderan yaitu peningkatan kualitas anggota menjadi kader SOKSI dengan jatidiri Kader Bangsa melalui Pendidikan Politik Kader Bangsa (P2KB) yang tersistem dan berkelanjutan.
 
a. SUKSES KONSOLIDASI ORGANISASI
1) KONSOLIDASI ORGANISASI VERTIKAL
  • - Dewan Pimpinan Nasional (Depinas)

  • - Dewan Pimpinan Daerah (Depidar)

  • - Dewan Pimpinan Cabang (Depicab)

  • - Dewan Pimpinan Anak Cabang (Depiancab) 

  • - Dewan Pimpinan Ranting (Depiran)
  •  
  • - Pembentukan Sayap SOKSI dimulai dari atas (Dewan Pimpinan Pusat/ DPP hingga ke daerah-daerah)
  •  
  • - Pembentukan Unit Usaha SOKSI
  •  
  1. a).  Musda, Muscab, Musancab dan Musran SOKSI diselenggarakan pasca Munas X SOKSI Tahun 2017 dengan prinsip konstitusional, demokratis, rekonsiliatif dan kekeluargaan yang diatur dalam Juklak Depinas SOKSI.
  2. b).  Kepemimpinan SOKSI di setiap tingkatan sedapat mungkin mengakomodir segenap potensi kader SOKSI yang siap berjuang sesuai Keputusan Munas X SOKSI Tahun 2017.
  3. c).  Dewan Pimpinan di masing- masing tingkatan memerlukan Kantor Sekretariat yang dilengkapi Papan Nama Organisasi, khusus Sekretariat Depicab, Depiancab dan Depiran dapat ditempatkan di rumah kediaman Ketua atau salah satu Pengurus SOKSI pada tingkatan bersangkutan.
  1. d).  Dewan Pimpinan di masing- masing tingkatan menciptakan sumber dana mendukung pelaksanaan program termasuk guna pemantapan/ penambahan atribut SOKSI seperti panji/ bendera, jaket, baju, kaos dan sebagainya yang dapat diadakan melalui usaha yang sah secara hukum atau swadaya dan atau melalui bantuan/ sumbangan tak mengikat.
  2. e).  Sayap dibentuk oleh Depinas SOKSI yang tata struktur dan hubungan organisatorisnya dengan SOKSI serta pengaturan lainnya diatur dalam Peraturan Organisasi (PO) SOKSI tentang Sayap SOKSI.
  3. f).  Sayap SOKSI dapat dibentuk di segmen fungsi/ profesi seperti segmen buruh/ pekerja, pengusaha, petani/ nelayan, guru, pemuda, cendekiawan dan sesuai kebutuhan perempuan, sebagainya organisasi. Setiap sayap SOKSI memiliki DPD yang aktif/ eksis sekurang- kurangnya di 20 (dua puluh) Provinsi.
  1. g).  Unit Usaha SOKSI dibentuk oleh Depinas SOKSI berupa Koperasi SOKSI dan Perseroan Terbatas SOKSI yang diatur dalam suatu Peraturan Organisasi (PO) tentang Unit Usaha SOKSI. Unit-unit usaha SOKSI selain untuk menciptakan lapangan kerja masyarakat dan memberdayakan ekonomi rakyat, juga diberdayakan sedapat mungkin dapat mendukung sumber dana program SOKSI tanpa menimbulkan ekses yang merugikan siapa pun.
  2. h).  Depinas SOKSI membangun sistem informasi dan komunikasi berbasis teknologi informasi antara lain website SOKSI dan lain sebagainya.
  3. i).  Depinas SOKSI memperbaharui, mengadakan segala Peraturan Organisasi (PO) yang diperlukan untuk berjalannya konsolidasi organisasi secara efektif dan kuat.