Pernyataan Politik SOKSI tahun 2017

Informasi Pernyataan Politik SOKSI tahun 2017

PERNYATAAN POLITIK MUSYAWARAH NASIONAL X
SENTRAL ORGANISASI KARYAWAN SWADIRI INDONESIA TAHUN 2017

Maju Terus...!

Musyawarah Nasional X Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Munas X SOKSI) pada tanggal 10-12 Oktober 2017 di Jakarta adalah forum tertinggi organisasi SOKSI yang sah untuk mengambil keputusan organisasi secara mendasar dan strategis, baik yang bersifat kedalam maupun keluar, termasuk Pernyataan Politik berupa pokok-pokok pikiran dan sikap yang dipandang perlu sebagai bagian dari partisipasi politik SOKSI mendorong kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang lebih baik dengan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 di masa-masa mendatang.

Mencermati dinamika perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta sesudah menggali dan menyerap aspirasi seluruh peserta Munas X SOKSI Tahun 2017 yang mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan masyarakat di daerah-daerah melalui forum Munas ini, maka dengan ini SOKSI menyampaikan Pernyataan Politik sebagai berikut:

1. Terhadap dinamika politik nasional dalam satu tahun lebih terakhir, SOKSI menyatakan keprihatinan mendalam karena munculnya berbagai potensi gangguan dari dalam maupun luar negeri. Potensi gangguan-gangguan itu dapat mengancam normalitas pembangunan nasional, bahkan menggerogoti keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila. Gangguan dari dalam negeri ditandai oleh adanya fenomena politik identitas atau sektarian yang bertendensi politisasi SARA (suku, agama, ras, dan antar- golongan). Sedangkan gangguan dari luar negeri ditandai oleh kecenderungan menguatnya radikalisme dan wabah hedonisme yang mengancam solidaritas kemanusiaan. Ironisnya, gangguan-gangguan itu terjadi ketika kepemimpinan nasional Presiden Joko Widodo bekerja keras menegakkan kedaulatan negara seperti kebijakan renegosiasi pertambangan Freeport sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945 dan kedaulatan lainnya sesuai Konstitusi, serta upaya mendorong percepatan pembangunan nasional secara menyeluruh.

Dalam momentum Munas X SOKSI ini, slagorde SOKSI hendak mengingatkan kepada semua pihak sekaligus menegaskan bahwa sebagai bangsa dan bermartabat, suksesi kepemimpinan nasional haruslah konstitusional dan demokratis. Segala cara peralihan kekuasaan yang berbasis rekayasa politik (politicking) untuk menggantikan pemerintahan yang sah, tidak dibenarkan secara demokrasi, hukum dan konstitusi kita. Semua komponen bangsa terutama para elite politik hendaknya menahan diri dan menjadikan kontestasi politik di Pemilu 2019 sebagai satu- satunya ajang suksesi kepemimpinan nasional secara konstitusional dan demokratis.

2. SOKSI berkomitmen untuk terus mendorong penguatan pelaksanaan (revitalisasi) Pancasila sebagai ideologi negara dan falsafah hidup berbangsa, dalam konteks demokrasi politik, ekonomi, dan budaya, bersama-sama dengan berbagai komponen bangsa. Hal ini dapat dimanifestasikan melalui penguatan sistem pemerintahan presidensial, check-and-ballances yang produktif antar-cabang kekuasaan guna mewujudkan penyelenggara negara yang produktif, jujur, dan bersih dari korupsi- kolusi- nepotisme, serta gerakan pendidikan karakter bangsa (nation character building), yang seluas- luasnya guna mendewasakan rakyat termasuk kedewasaan para elite dalam berperilaku politik (political behavior) sehingga dinamika politik nasional dan daerah menjadi bermanfaat sebesar- besarnya bagi penguatan integrasi nasional dan percepatan pembangunan yang bermuara pada kemajuan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

SOKSI berpandangan bahwa kualitas demokrasi di dalam Pemilu nasional dan Pilkada masih harus ditingkatkan dengan keharusan meningkatkan kedewasaan politik rakyat melalui pendidikan politik bangsa selain memperbaiki kualifikasi kompetensi dan integritas segenap aparat penyelenggara dan peserta Pemilu, dari atas hingga tingkat terendah, serta teknis peralatan pendukung yang efektif di semua tingkatan. Dengan demikian maka Pemilu nasional dan Pilkada akan benar-benar jujur, adil, dan bersih dari kecurangan perhitungan suara dan praktek politik uang (kanibalisme politik), agar substansi demokrasi akan dapat terus meningkat bagi kemajuan bangsa.

3. Terhadap fenomena munculnya gerakan radikalisme yang beraroma politik sektarian dengan agenda terselubung hendak menggantikan dasar negara Pancasila, maka SOKSI mengingatkan sekaligus menegaskan kepada semua pihak bahwa keanekaragaman atau kemajemukan (pluralitas) telah ada dan tumbuh semenjak ratusan tahun silam dari zaman nenek moyang bangsa Indonesia. Bahkan, dari perspektif religiositas, hendaknya dimaknai bahwa realitas kemajemukan sudah merupakan hal yang bersifat terberikan (given), yakni sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa bagi bangsa Indonesia. Indonesia Raya kita ini justru tidak akan seindah seperti sekarang ini apabila penduduknya bersifat homogen. Justru heterogenitas atau kamajemukanlah yang membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar dan kuat. SOKSI menegaskan bahwa keanekaragaman bangsa Indonesia mutlak dipelihara guna mencapai keharmonisan hidup sebagai satu bangsa berdaulat.
 
Melalui forum tertinggi Munas ini, dengan tegas SOKSI menyatakan bahwa demi tegaknya eksistensi dan masa depan bangsa dan negara Indonesia, SOKSI kembali menegaskan sikap ideologisnya semenjak kelahirannya pada 20 Mei 1960 bahwa: “Pancasila dan NKRI adalah final atau harga mati bagi SOKSI!” Sejarah sudah mencatat dan akan terus mencatat bahwa SOKSI lahir untuk menjawab tantangan dan ancaman terhadap Pancasila dan NKRI, seperti Ancaman PKI/ Komunisme pada tahun 1960-an.

4. Konsisten dan sejalan dengan sikap ideologis kesejarahan SOKSI, dan mengacu pada perkembangan politik nasional mutakhir, maka dengan ini SOKSI menegaskan mendukung sepenuhnya keberadaan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan yang telah dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo. Bersamaan dengan itu, SOKSI mendesak DPP Partai GOLKAR melalui Fraksi Partai GOLKAR di DPR RI untuk memperjuangkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 untuk dapat ditetapkan menjadi Undang-Undang.Selanjutnya SOKSI juga mendesak DPR RI untuk melakukan inisiasi pembuatan UU atau melakukan sinkronisasi dan revisi UU yang diperlukan untuk penguatan Pancasila sekaligus memberantas radikalisme di Indonesia, diantaranya adalah UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Selain itu, SOKSI mendesak MPR RI agar mengeluarkan sebuah Ketetapan MPR untuk melarang semua aktivitas penyebaran materi agitasi, provokasi, dan indoktrinasi paham- paham yang anti-Pancasila, sekaligus payung konstitusional bagi Pemerintah untuk dapat menindak tegas dan memberantas penyebaran paham-paham asing atau transnasional yang anti- Pancasila!.

  1. 5. SOKSI mendukung penuh keputusan Partai GOLKAR melalui Rapimnas Partai GOLKAR Tahun 2016 yang mendukung pemerintahan Presiden Ir. H. Joko Widodo - Jusuf Kalla untuk periode kepemimpinan 2014-2019. Selaras dengan sikap politik SOKSI ini, maka selama ini dan di hari-hari ke depan, SOKSI terus bersikap aktif untuk mensosialisasikan program-program pemerintahan Jokowi-JK, serta berjuang bersama untuk mewujudkan Program Nawacita. Dukungan penuh terhadap kepemimpinan Bapak Jokowi didasarkan pada fakta-fakta objektif bahwa beliau memiliki integritas pribadi yang tinggi, komitmen nyata dalam hal pemerataan program pembangunan nasional khususnya di bidang infrastruktur, dan kompetensi kepemimpinan yang kuat dan efektif. Prasyarat kepemimpinan pada diri Presiden Jokowi inilah yang mampu menjawab berbagai tantangan perubahan bangsa di masa sekarang dan di masa depan, diantaranya untuk penguatan integrasi nasional dan penguasaan sumber daya alam untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat sesuai Pasal 33 UUD 1945. 
  2.  
6. Mencermati secara seksama perkembangan konsolidasi Partai GOLKAR sejak Munaslub Bali Tahun 2016, SOKSI yang dilandasi oleh kedudukan hukum (legal standing) Keputusan Menkumham RI Nomor AHU-0033252.AH.01.07 Tanggal 17 Maret 2016, secara konsisten mendukung kepemimpinan Bapak Drs. H. Setya Novanto, Ak. Dukungan itu ditunjukkan dengan terang dan jelas dalam Munaslub Partai GOLKAR di Bali, yakni dengan mendukung penuh Bapak Setya Novanto menjadi Ketua Umum DPP Partai GOLKAR. Seiring dengan itu SOKSI turut menaruh keprihatinan mendalam atas dugaan kasus hukum yang sedang dialami Bapak Setya Novanto. SOKSI berkomitmen pada penegakan supremasi hukum dan pemberantasan korupsi dengan tetap menghormati asas hukum “praduga tak bersalah”. 
 

7. Mengamati potret pembangunan nasional dalam rentang waktu 30 tahun terakhir, SOKSI memandang bahwa konsistensi Pancasila dalam perencanaan pelaksanaan pembangunan nasional bersifat sangat penting dan mendesak (urgent). Untuk itu, SOKSI dengan yakin menaruh kepercayaan penuh kepada kepemimpinan Presiden Jokowi untuk terus mendorong akselerasi atau percepatan pembangunan nasional di seluruh wilayah tanah air, sebagai manifestasi dari pelaksanaan Pancasila secara konsisten yang bermuara pada Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. 

8. Sebagai organisasi yang berbasis karyawanisme, SOKSI mendukung sekaligus mendesak Pemerintahan Jokowi-JK untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas kaum pekerja/ buruh dalam relasi hubungan industrial yang adil dan harmonis sesuai falsafah Pancasila. Bagi SOKSI, kesejahteraan kaum pekerja/ buruh itu, tidak hanya terbatas dalam hal peningkatan upah atau pendapatan, melainkan kesejahteraan dalam arti yang luas diantaranya menyangkut akses kesehatan, pendidikan, perlindungan dan keselamatan kerja, serta fasilitas perumahan yang layak, terjangkau, dan manusiawi yang ditopang oleh semakin mudahnya akses transportasi ke wilayah pemukiman kaum pekerja/ buruh.

Dalam hal kesenjangan ekonomi yang masih merupakan kenyataan riil di tengah masyarakat, SOKSI berpandangan bahwa disparitas atau kesenjangan ekonomi, merupakan masalah yang sudah berlangsung lama. Oleh karena itu, diperlukan terobosan-terobosan proaktif dan progresif dari Pemerintah, yang tentu saja mesti bersinergi dengan berbagai komponen masyarakat untuk mengatasi masalah kesenjangan ekonomi. Sehubungan dengan ini, SOKSI menyatakan siap bersinergi dengan Pemerintah dan komponen masyarakat yang lain, untuk bersama-sama menjadi problem solver atas realitas kesenjangan ekonomi tersebut, diantaranya melalui pengadaan aspek permodalan, peningkatan keterampilan (skill) dan kualitas sumber daya manusia, serta menyiapkan akses pasar untuk kepentingan pemasaran produk-produk ekonomi masyarakat. 

9. SOKSI menegaskan kembali dukungan penuh terhadap pemerintahan Jokowi-JK 2014-2019 sebagai manifestasi konsistensi dukungan Pendiri SOKSI Bapak Prof. Dr. Suhardiman (Alm.) pada Pilpres 2014, yang ketika itu dinyatakan bersama- sama dengan Wakil Ketua Umum Depinas SOKSI Bapak Ali Wongso Sinaga dan jajaran Depinas SOKSI hasil Munas IX Cisarua tahun 2010. Bersamaan dengan itu, SOKSI turut berbangga atas keberhasilan dan kinerja pemerintahan Jokowi-JK bersama jajaran pemerintahannya, dimana program-program pembangunan berbasis kebangsaan dan kerakyatan semakin dapat dirasakan secara nyata oleh seluruh lapisan rakyat Indonesia. 

10. SOKSI secara khusus mengapresiasi keberanian dan ketegasan kepemimpinan Presiden Jokowi dalam mengamankan tegak-utuhnya NKRI yang berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tungga Ika. Apresiasi juga disampaikan SOKSI atas keberhasilan Presiden Jokowi dalam percepatan pembangunan nasional terutama bidang infrastruktur dan mengontrol kekuatan ekonomi asing yang hendak menggerogoti kedaulatan ekonomi Indonesia diantaranya seperti dalam kasus Freeport.

Apresiasi SOKSI terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi, sekaligus diikuti dengan kebulatan tekad SOKSI untuk mendukung pencalonan kembali Bapak Jokowi sebagai Presiden RI periode 2019- 2024 mendatang oleh Partai GOLKAR, sekaligus berjuang dengan sekuat tenaga untuk memenangkan beliau dalam Pilpres 2019 mendatang.

Demikianlah Pokok-Pokok Pikiran dan Pernyataan Politik Musyawarah Nasional X SOKSI ini, kami persembahkan kepada bangsa dan negara. Kiranya segenap komponen bangsa dapat memahami sikap politik organisasi SOKSI demi kemaslahatan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dalam koridor demokrasi yang meniscayakan perbedaan pendapat, pandangan, dan sikap politik dari elemen-elemen bangsa lainnya, SOKSI dengan penuh keyakinan mengajak segenap komponen bangsa untuk tetap menjaga suasana kekeluargaan dan gotong-royong sebagai bangsa Indonesia, sebagai manifestasi sejati dari keluhuran nilai-nilai Pancasila!

Pantang Mundur...! 


  1.